Pemerintah sepertinya sudah kehabisan akal menangani persoalan rumah rakyat. Meski sudah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bertugas khusus mengurusi perumahan rakyat, toh sulusi yang ditawarkan jauh panggang dari api.
Masalah kepemilikan rumah di Indonesia sebenarnya sederhana sekali: harga rumah yang terlampau mahal diluar jangkauan beli masyarakat. Namun solusi yang ditawarkan ke publik sejauh ini tidak ada yang benar-benar menyentuh akar persoalan tersebut. Terbaru, ada lagi ide konyol yang dilempar ke publik melalui Satgas Perumahan: KPR tenor 40 tahun.
Ya ampun. Ide konyol dari mana itu pak? Siapa pula yang menghembuskan ide itu. Tenor 40 tahun itu ide gila. Bagaimanapun baiknya ide itu, tetap saja itu ide gila. Tenor 20 tahun saja orang sudah pontang-panting nglunasinya. Sekarang mau dikali dua, jadi 40 tahun. Pontang-panting kuadrat lah rakyatnya lunasin tuh KPR.
Siapa yang diuntungkan dengan tenor 40 tahun? Sudah jelas pengusaha lah. Sudah berapa rupiah bunga yang dibayarkan jika tenor diperpanjang sampai 40 tahun? Jangan-jangan lebih banyak bayar bunganya daripada harga propertinya. Terus dimana keberpihakan rakyat dari program ini? Nihil.
Kemarin soal Tapera, sekarang tenor 40 tahun. Haduh..haduh.. pemerintah kita memang tidak kreatif. Payah sepayah-payahnya mencari ide jika urusannya soal uang. Tidak mau berhemat, malah palakin rakyat. Pajak naik, harga sembako menggila. Harga minyak goreng naik dan tidak pernah turun lagi. Katanya produsen nomor 1 satu minyak sawit. Tidak ada gunanyalah kalau begitu. Minyak goreng naik disuruh merebus. Kalau ide kreatifnya seperti ini, saya juga bisa jadi pejabat kalo gitu.
Harga rumah naik karena rumah tidak dijadikan sebagai kebutuh dasar manusia lagi, melainkan dijadikan investasi. Orang kaya yang punya duit banyak bisa beli rumah semaunya. Satu orang kaya bisa punya 5 rumah yang luasnya gede-gede. Sedangkan 1000 orang lainnya mungkin masih tinggal di rumah kontrakan sebab tidak mampu membeli rumah karena penghasilannya habis untuk kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang ditabung. Kondisi ini berlangsung sudah lama. Kenaikan harga rumah tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan masyarakat. Gaji naiknya seret, harga rumah terbang kayak roket. Akhirnya kebanyakan rumah hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berpenghasilan besar. Bahkan ukuran kelas menengah pun makin hari makin sulit memiliki rumah.
Maka sudah waktunya pemerintah melakukan intervensi untuk menekan harga rumah yang semakin menggila. Batasi kepemilikan rumah dan tanah yang paling pertama harus dilakukan. Pemerintah harus memiliki bank data terkait kepemilikan rumah. Siapa memiliki rumah di mana, ada berapa, luasnya seberapa. Jika sudah mencapai batas maksimal, maka orang itu tidak boleh lagi memiliki rumah di Indonesia. Kalau mau punya rumah di Bikini Bottom silakan saja.
Tetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk rumah dan tanah. Kampanye kemarin ngemis-ngemis raup suara rakyat. Kalau sudah naik jangan lupa dong rakyatnya. Jangan suara-suara kapitalis saja yang didengar. Harga rumah yang terus naik tidak terkendali karena tidak ada HET-nya. Coba deh HET ditetapkan. Rakyat jadi tahu harga rumah paling mahal harusnya berapa. Tidak dibodohi lagi deh sama pengusaha-pengusaha.
Masalahnya pemerintahnya berani tidak intervensi harga rumah. Karena memang ini ide nekat. Tidak sembarang orang yang mau eksekusi ide radikal semacam ini. Karena lawannya adalah kaum kapitalis. Kaum pemilik modal. Kaum orang berduit. Sebab sudah rahasia umum pemerintah kawin dengan pengusaha. Toh elit politik juga kan kebanyakan dari kalangan pengusaha. Karena memang biaya politik tidak murah. Karena biaya politik tidak murah, maka akses untuk menjadi elit politik juga terbatas. Tidak semua orang bisa menjadi elit politik. “Harus berduit dulu kalau mau jadi elit politik”.
Pengusaha itu temannya penguasa. Penguasa naik butuh modal. Kampanye, pasang baliho, nasi bungkus untuk pengerahan massa, ngopi-ngopi, bagi-bagi sembako, buat acara ini itu, serangan fajar. Semuanya butuh dana besar. Siapa yang menyiapkan dana besar? Sudah pasti pengusaha. Maka yang menjadi caleg pun banyak dari kalangan pengusaha. Yang jadi kepala daerah pun juga banyak dari pengusaha. Kalaupun bukan dari pengusaha, lihatlah gerombolannya. Pasti ada pengusaha di situ.
Jadi ada garis merah yang menghubungkan harga rumah dengan sistem politik kita yang menuntut harga tinggi. Persoalannya memang sudah ruwet dan berlangsung lama. Seperti mengurai benang kusut. Butuh pemimpin yang cerdas, kreatif, dan punya nyali. Apakah kepemimpinan Prabowo mampu menyelesaikan persoalan ini? Saya pribadi pesimis. Mengingat gerombolan Prabowo diisi banyak sekali golongan pengusaha. Biarlah saya mengambil sisi yang pesimis. Tidak apa-apa. Tapi tenang saja. Walaupun saya pesimis, saya masih berharap saya salah. Semoga saya salah.