Baru 4 hari pasca pelantikan, menteri Kabinet Merah Putih-nya Prabowo sudah membuat kegaduhan alih-alih fokus kerja. Bahlil, Yusril, Natalius Pigai, dan Yandri Susanto pelakunya.
Menteri fenomenal, Bahlil Lahadalia, Doktor 4 semester kurang, dengan terang-terangan menyebut bahwa ada tukar guling jabatan antara Gerindra dan Golkar terkait naiknya Ahmad Muzani jadi Ketua MPR. Skemanya adalah Golkar mendapatkan 8 kursi menteri, 3 kursi wakil menteri, di tambah 1 satu jabatan setingkat menteri. Dan Gerindra bisa menempatkan kadernya menjadi Ketua MPR.
Kita mengenalnya dengan istilah politik transaksional. Bukan hal yang baru sih. Dari dulu ini sudah jadi pembahasannya orang-orang. Bukan hanya pembahasan akademisi. Obrolan bapak-bapak di pos ronda juga bahas ini. Malah kita seharusnya berterima kasih kepada Pak Bahlil karena telah mengonfirmasi persoalan ini secara luas. Perisi kayak Pak Bambang Pacul kemarin yang katanya kalau mau lobi anggota dewan jangan ke anggotanya, tapi langsung ke ketua partainya saja.
Yusril selaku Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Kemasyarakatan juga turut memancing kontroversil dengan mengatakan tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia selama beberapa dekade terakhir termasuk tahun 98. Padahal pemerintah Jokowi sendiri sudah mengakui adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Dengan pernyataan Yusril seperti itu, wajar kalau publik merasa pesimis dengan penyelesaian kasus HAM di masa lalu akan dituntaskan oleh pemerintahan Prabowo.
Memang sulit menyelesaikan kasus HAM di masa lalu. Karena itu berarti turut menyeret nama-nama besar ke gelanggang pengadilan. Butuh nyali dan sikap berani mati mengambil keputusan tersebut. Resikonya terlalu besar. Gus Dur diberhentikan. Megawati gak ada hasil. SBY yang punya andil memecat Prabowo juga gak berani buka. Jokowi apalagi yang petugas partai. Sekarang Prabowo jadi presiden. Siapa coba yang berani bawa Presiden ke pengadilan. Yah, sepertinya aksi kamisan masih terus berlanjut sampai 5 tahun ke depan.
Natalisu Pigai minta tambah anggaran untuk Kementerian HAM menjadi Rp. 20 T yang semula hanya RP. 64 M. Entah dasar hitungannya dari mana kok tiba-tiba minta naik anggaran sampai 20 T.
20 T itu berarti 20.000 M. Dengan anggaran sekarang yang hanya 64 M, itu berarti si Menteri minta tambah anggaran 19.936 M. 312.5 kali lebih besar dari anggaran semula. Woow… Mau di pake apa saja anggaran sebesar itu. Emang negara punya duit untuk naikkan anggaran dalam waktu cepat sebesar itu. Tidak realistis banget lah. Sempat mikir tidak ya Pak Menteri waktu ngomong itu. Kalau tidak realistis kenapa juga diomongkan. Mau terlihat gagahan gitu. Sudah ngomong belum sama Menko-nya? Bisa dikeplak Pak Yusril loh bos. Hehehe..
Dan terakhir yang paling aneh, kita sambut bintangnya Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Bapak Yandri Susanto. Beri tepuk tangan yang meriah. Prok prok prok…
Mosok acara pribadi ngundangnya pake kop kementerian bos. Piye. Sempat mikir gak waktu buat undangan? Haduuh. Masalah dasar kayak gini saja sudah salah. Bagaimana kalo ngurusi masalah besar.
Apapun alasannya, ini adalah mempertontonkan kebodohan seterang-terangnya. Dan yang melakukannya sekelas menteri loh. Anak SMA saja saya yakin pasti ngerti kalo undangan yasinan tidak perlu pake kop OSIS. Lah ini Menteri saja masa gak ngerti. Duuh.
Tidak. Ini bukan hoax. Dia sendiri sudah mengakuinya. Namun begitulah kelakukan pejabat di negeri +62, tidak ada permohonan maaf yang keluar dan tentu saja jangan lupa ngelesnya.
“… tetapi hari ini murni betul-betul untuk kegiatan Hari Santri dan haul emak kami, tidak ada unsur yang lain,” haduh gak ada urusan juga rakyat Indonesia dengan emakmu. Jangan bawa-bawa emakmu untuk cuci tangan bos. Malah kasihan emakmu. Kau yang salah, emakmu yang sudah tenang di alam sana malah di bawa-bawa pake cuci tangan. Kalo mau ngeles, ya sudah ngeles saja. Gak usah bawa orang lain cuci tangannya.
Empat hari kerja, empat kontroversi. Satu tahun kerja mosok 365 kontroversi rek. Ojok ngono, sakno Presidene. Prabowo loh iki.