Pemerintah kita memang hobi bikin aturan aneh-aneh ataukah hanya sekedar lempar isu untuk cek ombak.
Baru-baru ini beredar isu di tengah masyarakat soal tarif KRL berbasis NIK akan diberlakukan oleh pemerintah. Jelas masyarakat menolak.
Salah satu masalah perkotaan hari ini adalah kemacetan. Hampir semua kota besar dunia mempunyai masalah seperti ini. Salah satu cara mengurangi kemacetan adalah dengan mengurangi popualasi kendaraan pribadi di jalan dan meningkatkan kuantitas transportasi publik. Transportasi publik bisa beragam macam. Untuk transportasi darat tentu bus dan kereta.
Itu berarti tata kelola bus dan kereta harus diperbaiki jika ingin mengurai kemacetan. Harga jelas menjadi parameter utama. Transportasi publik–khususnya di kota–harus berani menawarkan harga yang murah dibanding transportasi privat. Harga pun sebenarnya tidak cukup. Masih banyak aspek lain yang perlu diperbaiki jika benar-benar ingin memperbaiki tata kelola transportasi publik.
Mobilitas yang tinggi, waktu operasional yang sesuai, keamanan dan kenyamanan penumpang, dan daya jangkau yang luas. Itu semua aspek yang perlu diperbaiki jika memang benar-benar niat memperbaiki transportasi publik.
Entah kemana arah kebijakan pemerintah sehingga ingin menaikkan tarif KRL. Untuk kasus seperti ini bahasa pemerintah biasanya kita semua sudah tahu: penyesuaian harga–entah disesuaikan dengan kantongnya siapa. Nama lain penyesuaian harga adalah subsidi tepat sasaran–eufemisme lagi deh.
Arah kebijakan ini memang tidak jelas–entah siapa yang memberikan usulan konyol seperti ini. Sekaligus menunjukkan betapa gugupnya pemerintah mengatasi permasalahan kemacetan.
Dan juga bagaimana ceritanya kau mau bedakan harga tapi fasilitas yang didapatkan sama saja.
Selain dimensi kemacetan. Kita juga bisa melihat arah kebijakan ini dari sisi keuangan.
Pemerintah lagi butuh banyak uang untuk melancarkan program kerjanya. Apalagi di tahun depan, tahun di mana rezim berganti.
Sayang pemerintah kita tidak begitu kreatif mencari dana. Alih-alih mengevaluasi kinerja pemerintahan, perampingan kabinet dan pejabat–gak usah ada jabatan wakil menteri, pengananan korupsi yang sudah begitu akut, UU perampasan aset, perjalanan dinas pejabat. Pemerintah lebih memilih membatasi subsidi kepada masyarakat menengah. Dan ya tahu sendiri masyarakat posisi masyarakat menengah seperti apa. Dibilang kaya tidak, dibilang miskin untuk bisa menerima bantuan tidak juga. Huft..
Buntu akal, gak bisa nyari dana lagi. Ujung-ujungnya subsidi dibatasi.
Lagian aneh juga masa transportasi umum harganya dibedalkan padahal fasilitas yang dinikmati sama. Dimana logikanya coba.
Pesawat ekonomi dan bisnis jelas harganya berbeda. Kapal ekonomi dan kelas juga harganya berbeda. Bus antar daerah pun juga harganya berbeda. Tergantung fasilitas yang didapatkan. Mau perjalanan enak tinggal tidur, pilih sleeper bus. Lebih luas dan lebih panjang, kaki pun bisa bebas. Tapi bayarnya harus lebih mahal. Sesederhana itu kan transportasi umum.
Harga beda fasilitas pun beda. Kalau harga beda fasilitas sama saja. Ya otaknya dipakai dimana. Duuh.
Lama-lama capek juga punya pejabat yang bisanya ngide doang gak dipikir dampaknya seperti apa.
Kemarin salah satu calon gubernur juga punya ide aneh. Untuk mengatasi kemacetan para warga sebaiknya bekerja sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing.
Lah orang ini sendiri tinggalnya di Bandung, terus cari kerja di Jakarta.
Tidak salah kalau masyarakat nilai ide ini hanya ide omong kosong doang.