Tidak ada beban bagi kita untuk melanggar peraturan. Itu sudah dicontohkan oleh hampir semua lapisan masyarakat Indonesia. Mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah sekalipun. Mulai dari aturan yang remeh temeh sampai aturan paling sakral.
Masih jelas terekam dalam ingatan. Tanpa ada beban, tanpa ada malu DPR hendak membuat RUU baru: Revisi UU Pilkada. Sebabnya putusan MK yang menurunkan angka threshold hingga sampai 6,5% saja. Pada akhirnya RUU nya gak berhasil disahkan karena rakyat marah akhirnya gelombang demonstrasi terjadi dimana-mana.
Terlalu jauh contohnya di Senayan? Sekarang lihat saja sekelilingmu. Coba pergi ke keramaian. Lihat bagaimana gampangnya orang-orang membuang sampah sembarangan. Padahal sudah jelas-jelas tertulis dilarang buang sampah sembarangan. Dan juga tong sampah pun sudah disiapkan banyak. Namun banyak orang-orang justru memilih buang saja sampah dimana pun dia berada. Tidak ada beban bagi orang-orang ketika membuang sampah di sembarang tempat.
Kadang yang bikin kesal adalah urusan antri. Rasa-rasanya budaya antri memang bukan budaya kita. Sudah tahu orangnya banyak, malah gak mau membuat antrian yang teratur. Lebih milih bergerombolan ketimbang antri mengekor. Padahal apa susahnya datang terus membuat antrian di belakang.
Giliran mau kencing. Di pintu toilet sudah jelas, yang mana toilet laki-laki, yang mana toilet perempuan. Ada saja orang yang entah laki masuk toilet perempuan ataukah perempuan masuk toilet laki-laki. Karena tahu kalau toilet di sebelah masih nganggur. Haduuh. Yang kayak gini paling bikin risih lah.
Tengok ke lampu lalu lintas. Lampu belum hijau langsung di serobot. Untung kalo gak ketabrak. Kalo ketabrak mau salahkan siapa coba?
Begitulah kita kebanyakan. Entah bagaiamana sikap inferior ini berasal. Apa karena kelamaan dijajah sehingga jadi kayak gini entahlah.
Bagiku ini hal-hal kecil seperti ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah kalau memang ingin bangsa ini berkembang bergerak maju.
Tidak mungkin Indonesia menjadi emas di tahun 2045 dengan orang-orang yang masih saja mempertahankan sikap primitif seperti ini.
Soal sikap-sikap yang mungkin bernilai kecil saja kita memiliki nilai yang buruk. Bagaimana dengan hal-hal besar yang seharusnya menjadi perhatian utama menjadi negara maju.
Mutu pendidikan, skor PISA Indonesia bagaimana? Kalau mau menjadi negara maju, tentu harus dibandingkan dengan negara maju kan. Lumayanlah kita bisa bersaing di 12 terbawah.
Inilah faktanya. Pahit memang, tapi mau bagaimana lagi.
Eh lagi ngomongin apa sih. Tulisannya kok jadi melebar.
Kembali lagi. Sudah saatnya pemerintah turun tangan memperbaiki ini semua. Pelanggaran-pelanggaran kecil seperti ini memang terdengar sepele untuk pemerintah mau turun langsung memperbaiki. Namun menurut saya perbaikin seperti ini adalah sebuah prasyarat menjadi negara maju.
Sulit bagi saya membayangkan Indonesia menjadi negara maju kalau masih terbiasa melakukan pelanggaran kecil.
Pembiaran pelanggaran kecil juga bermakna pembiaran terhadap penyimpangan. Hari ini masih kecil dan cenderung dianggap sepele. Tapi kalau sudah menjadi terbiasa, besok-besok hal besar pun akan menjadi biasa juga.
Contohnya sudah banyak kok. Kasus korupsi misal. Permasalahan korupsi di Indonesia sudah begitu akut. Namun vonis korupsi tahu sendirilah seperti apa, selalu mengecewakan publik. Hakimnya kayak gak ada niat menghukum pelaku korupsi.
Pelaku-pelaku korupsi yang sudah terbukti melakukan tindak kejahatan korupsi sudah seharusnya diberikan hukuman maksimal. Mengingat kasus-kasus korupsi tidak ada habisnya di negeri ini.
Hukuman penjara tidak cukup. Pelaku korupsi harus dimiskinkan. Kenapa kita harus memikirkan anak dan istrinyaa. Toh ketika si pelaku melakukan korupsi, memangnya dia memikirkan anak dan istri kita juga? Kagak.
Maka sekarang kalau dia dihukum penjara dan dimiskinkan untuk apa kita memikirkan anak dan istrinya. Tidak perlu. Memang itulah konsekuensi dari perbuatannya.
Dia mencuri uang negara loh. Bukan uang pribadi. Uang negara diambil dari pajak para warga negara. Mengambil uang negara sama saja mengambil uang warga negara yang lain.
Pemerintahan Joko Widodo akan berakhir Oktober tahun ini. Dan Prabowo akan melanjutkan estafet pemerintah. Entah seperti apa progaram pembangunan manusia rezim Prabowo, kita semua masih menanti-nanti.
Apakah ada program penghukuman bagi orang-orang yang buang sampah sembarangan atau orang-orang yang gak mau ngantri. Entahlah.
Kalau pelaku korupsi tidak dimiskinkan, rasa-rasanya penghukuman kepada orang-orang yang buang sampah sembarangan atau orang-orang yang gak mau ngantri juga tidak akan ada.