{"id":803,"date":"2024-12-10T09:29:28","date_gmt":"2024-12-10T02:29:28","guid":{"rendered":"https:\/\/riunmunir.com\/?p=803"},"modified":"2024-12-10T09:29:28","modified_gmt":"2024-12-10T02:29:28","slug":"pilkada-jakarta-kemenangan-pemilih-emosional-so-what","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/riunmunir.com\/?p=803","title":{"rendered":"Pilkada Jakarta: Kemenangan Pemilih Emosional, So What?"},"content":{"rendered":"\n

Salah seorang kawan di FB mengatakan bahwa kemenangan<\/a> Pram-Doel di Pilkada Jakarta adalah kemenangan pemilih emosional atas pemilih rasional. Sebabnya jelas: Anies Baswedan mengendorse Pram-Doel. Maka berbondong-bondonglah barisan sakit hati yang diisi oleh anak-anak abah memenangkan Pram-Doel. Tapi benarkah kemenangan Pram-Doel itu berarti kemenangan pemilih emosional juga? Kalau memang benar, terus kenapa?<\/p>\n\n\n\n

Kawan saya mungkin lupa bahwa sistem demokrasi elektoral yang dianut Indonesia adalah sumber dari subjektifitas itu sendiri. Proses pemilihan memungkinkan tiap orang–siapapun itu–untuk memilih jagoannya masing-masing. Kita menyebutnya “one man, one vote”. Dalam sistem ini suara satu orang dihargai sama tidak peduli status sosial, ekonomi, dan pendidikan seseorang. Semuanya memiliki harga sama. Suara seorang profesor sama harganya dengan seorang tukang becak. Suara si kaya sama harganya dengan si miskin. Dan ingat, tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang memilih berdasarkan pertimbangan rasionalitas. Semuanya diserahkan kepada pemilik suara. Terserah pemilik suara mau memilih berdasarkan apa. Karena ada hubungan keluarga, silakan. Karena pendidikannya, silakan. Karena rekam jejaknya, silakan. Karena sukunya, silakan. Tidak ada yang melarang. Semua dibolehkan. <\/p>\n\n\n\n

Namun tentu pendidikan politik kepada rakyat adalah tanggung jawab pemerintah dan elit politik. Rakyat sudah seharusnya menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan akal sehat. Di sinilah pemerintah dan elit politik gagal melaksanakan tugasnya dalam melaksanakan pendidikan politik. Partai politik tidak mampu melahirkan kader yang berkualitas untuk diadu dalam kontestasi politik. Giliran ada kadar bagus, intervensi politik dari partai selalu mengahantui. Hasilnya rakyatlah yang harus menanggung akibatnya.<\/p>\n\n\n\n

Kembali ke Pilkada Jakarta. Apakah benar kemenangan Pram-Doel adalah kemenangan pemilih emosional atas pemilih rasional? Keliru kalau menggeneralisir hal tersebut. Saya sepakat. Memang benar ada kemarahan rakyat yang terakumulasi di Pram-Doel. Dan tidak menutup kemungkinan, mereka-mereka yang marah itulah yang juga mengangkat suara Pram-Doel hingga memenangkan kompetisi. Mengingat elektabilitas Pram-Doel yang rendah ketika pertama kali dideklarasikan.<\/p>\n\n\n\n

Bulan September elektabilitas Pram-Doel 28,4%. Sedangkan RIDO di angka 51,8%. Bandul politik berayun. Sebulan sebelum pencoblosan tepatnya di bulan Oktober, elektabilitas Pram-Doel berhasil mengangkangi elektabilitas pasangan RIDO. 41,6% melawan 37,4%. Angka tersebut tidak banyak berubah menjelang pencoblosan. Hasil Pilkada yang dirilis KPU pun sama. Memantapkan posis Pram-Doel sebagai pemuncak klasemen akhir. <\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Hasil itu tidak bisa lepas dari keputusan Anies mengendorse Pram-Doel di akhir masa kampanye. Maka anak abah pun berbondong-bondong ke gerbong Pram-Doel. Ditambah Ahokers. Makin sesaklah gerbong Pram-Doel. <\/p>\n\n\n\n

Kecenderungan politik rakyat Indonesia memang terletak di figur. Keterkenalan figur bisa menjadi poin menarik untuk dieksploitasi menaikkan angka elektabilitas. Itu kenapa tidak sedikit figur-figur terkenal dijadikan peserta dalam kontestasi politik di Indonesia. Ceruk pasarnya memang ada.<\/p>\n\n\n\n

Selain soal figur ada pula kemarahan rakyat. Ada kemarahan rakyat yang terkumpul di Pram-Doel. Pelakunya lagi-lagi elit politik. Orang yang sama yang ngemis-ngemis suara rakyat. Rakyat marah karena konstitusi dimainkan seenak jidat oleh sekelompok orang. Jika ada putusan MK yang menguntungkan kelompoknya, maka dengan gagah dia berkata: “Mari kita hormati keputusan MK. Keputusan MK final dan mengikat”. Jika keputusan MK merugikan kelompoknya maka dia buat peraturan yang bisa mengakali keputusan MK. Siapa tidak marah konstitusi negara dimainkan seenaknya begitu. Rakyat pun marah. Maka jika rakyat memilih untuk menghukum kelompok-kelompok bebal itu, salahnya di mana? Kok salahkan rakyat. <\/p>\n\n\n\n

Kesalahan paling besarnya adalah elit politik yang membatasi pilihan rakyat dengan memberikan batas threshold untuk pencalonan kandidat. Dari mana pula asalnya sehingga syarat pencalonan harus dibatasi pada batas minimal angka tertentu? Aturan threshold pada akhirnya membuat politik transaksional tidak pernah hilang. <\/p>\n\n\n\n

Persoalan emosional sudah selesai. Kuncinya adalah elit politik atau siapapun itu, harus memenangkan simpati rakyat untuk bisa mengeruk suaranya. Karena sekali lagi, tidak ada larangan bagi pemilih untuk memilih berdasarkan keputusan emosionalnya. Bukankah semua kerja-kerja partai politik selama ini memang ditujukan untuk menarik simpati masyarakat? Tujuanya jelas. Menjadi partai penguasa. <\/p>\n\n\n\n

Memilih berdasarkan aspek emosional bukan berarti tidak melibatkan rasionalitas sama sekali. Rasionalitas bisa dibangun argumentasinya berdasarkan pertimbangan akal. Pram-Doel bukanlah orang baru dalam dunia poilitik dan pemerintahan. Keduanya pernah berada di kursi legislatif maupun eksekutif. Jika Pramono berpengalaman di pusat, maka si Doel berpengalaman di tingkat daerah. Pramono menjadi Sekretaris Kabinet selama 2 periode Jokowi menjabat. Di legislatif pernah menjadi Wakil Ketua DPR. Si Doel pernah menjabat Wakil Bupati, Wakil Gubernur, dan Gubernur. Periode kemarin menjadi Anggota DPR. <\/p>\n\n\n\n

Dari sisi pengalaman sudah jelas Pram-Doel pantas untuk maju mengikuti Pilkada Jakarta. Tinggal melihat rekam jejaknya. Apa-apa yang pernah mereka lakukan selama menjabat sebagai pejabat publik. Dan yang paling penting adalah visi, misi, dan janji kampanye kandidat. <\/p>\n\n\n\n

Melihat janji kampanye, ada satu janji kampanye pasangan RIDO yang sangat urgent untuk dikritisi: memindahkan balai kota Jakarta. Ibu kota sudah dipindahkan ke IKN, sekarang apa urgensinya memindahkan balai kota ke Jakarta Utara? Urusan memindahkan balai kota adalah keputusan mahal dan sangat vital. Perlu kajian mendalam dan masyarakat harus dibawa ke dalam pusaran isu itu. Hasilnya bagaimana barulah diputuskan bersama. Bukan sekedar imajinasi tok. Siapa pula anda mengklaim imajinasi anda adalah yang terhebat dan layak untuk diimplementasikan.<\/p>\n\n\n\n

Memindahkan balai kota itu berarti pembangunan besar-besaran. Dengan semua tetek bengeknya tidak mungkin pemindahan balai kota itu bisa selesai dalam waktu 5 tahun menjabat sebagai gubernur. Jakarta masih memiliki banyak persoalan lain yang mendesak untuk diselesaikan selain memindahkan balai kota. Memindahkan balai kota itu pakai uang rakyat. Kalaupun balai kota sudah pindah, tidak semua rakyat Jakarta akan menikmatinya. Akankah rakyat miskin dan kelaparan menikmatinya? Saya rasa tidak. <\/p>\n\n\n\n

Selain persoalan anggaran dan urgensi. Dari sisi lingkungan dan ruang hidup juga pantas dikritisi. Memindahkan balai kota itu berarti pembangunan. Dan siapa lagi yang menjadi korban pembangunan selain lingkungan. Mencabut yang hidup dan menanam besi dan beton demi pembangunan. Untuk yang ini biar bang Ferry Irwandi saja yang menjelaskan<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Pertanyaan terakhir kepada teman saya. Andaikata pasangan RIDO yang menang, apakah itu berarti adalah kemenangan pemilih rasional atas pemilih emosional?<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Salah seorang kawan di FB mengatakan bahwa kemenangan Pram-Doel di Pilkada Jakarta adalah kemenangan pemilih emosional atas pemilih rasional. Sebabnya jelas: Anies Baswedan mengendorse Pram-Doel. Maka berbondong-bondonglah barisan sakit hati yang diisi oleh anak-anak abah memenangkan Pram-Doel. Tapi benarkah kemenangan Pram-Doel itu berarti kemenangan pemilih emosional juga? Kalau memang benar, terus kenapa? Kawan saya mungkin […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-803","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/803","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=803"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/803\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":810,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/803\/revisions\/810"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=803"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=803"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=803"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}