PKS mendaku diri sebagai partai dakwah. Entah orang luar yang memberi julukan tersebut ataukah internal PKS sendiri. Yang jelas, julukan partai dakwah sudah melekat erat dengan diri PKS. Dan orang PKS sendiri pun tidak membantah hal tersebut. <\/p>\n\n\n\n
Julukan ini bukannya tanpa ada beban dan resiko. Julukan ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi PKS sendiri. Bagaimana tidak. Gelar ini menggabungkan dua kutub yang saling bertolak belakang. Partai yang berarti politik mengumpulkan segala macam kebusukan, tipu muslihat, pengkhianatan, tikung menikung, penjilat, muka tebal, dan semua belantara keburukan umat manusia dalam usahanya mencapai puncak kekuasaan. Di sisi lain, dakwah adalah terminologi yang melekat dengan dunia Islam. Itu berarti agama. Dan agama adalah representasi seluruh kebaikan dan kebijakan luhur umat manusia dalam menjalani kehidupan. <\/p>\n\n\n\n
Sampai sini, kita bisa melihat bagaimana resiko yang ditanggung oleh PKS dan seluruh kadernya. Menggabungkan dua kutub ekstrem yang saling berlawanan bukanlah hal yang gampang. Bayangkan seorang anak kuli bangunan miskin menikah dengan anak bupati yang kaya raya. Dengan latar belakang yang sangat jauh berbeda diantara keduanya, pastilah proses penyesuaian rumah tangga kedua pasangan itu amat sulit. Karena tidak bisa tidak, perbedaan ekonomi, status sosial, dan pergaulan pastilah membantuk cara berpikir dan sifat seseorang. Begitu juga yang terjadi dengan PKS. Bukan hal yang mudah berselancar di atas interferensi kedua ombak tersebut. <\/p>\n\n\n\n
Peristiwa interferensi bisa menghasilkan interferensi konstruktif atau interferensi destruktif. Analisis resiko ini seharusnya sudah menjadi satu paket dengan keputusan PKS masuk ke dunia politik praktis. <\/p>\n\n\n\n
PKS lahir dari gerakan dakwah kampus yang mulai berdenyut pada 1980-an. Sebagaimana dakwah pertama kali lahir. Yang menjadi target utama adalah pribadi–bukan institusi. Dan perkara iman dan amal saleh adalah isu utama awal-awal gerakan dakwah. Bagaimana kader dakwah memperkokoh keimanan, memperbaiki cara membaca Al Quran, menambah ilmu, dan menekankan keutamaan ibadah ritual adalah pembahsan awal. Fokus utamanya adalah perbaikan individu hingga terbentuklah kader dakwah.<\/p>\n\n\n\n
Dari individu-individu dakwah inilah akhirnya terbentuk komunitas-komunitas dakwah hingga terbentuklah masyarakat madani yang dicita-citakan. Yaitu masyarakat menjalankan nilai-nilai dan ajaran ke-Islaman di kehidupan sehari-hari. <\/p>\n\n\n\n
Di titik simpul inilah pertemuan dunia dakwah dan politik. Dunia dakwah menginginkan ajaran-ajaran syariat wujud dalam kehidupan masyarakat. Dan politik memfasilitasi cita-cita dakwah tersebut berupa produk hukum yang legal. Dan kawinlah mereka. <\/p>\n\n\n\n
Indonesia sendiri adalah negara sekuler. Konstitusi Indonesia tidak dibangun di atas pondasi ajaran agama tertentu. Melainkan dibangun di atas pondasi nilai-nilai universal. Walau begitu, negara juga tidak melarang lahirnya produk hukum yang bersumber atau menandakan corak agama tertentu. Faktanya, Indonesia memiliki Aceh yang memberlakukan syariat Islam sebagai hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dan gesekan pun terjadi.<\/p>\n\n\n\n
Kebrutalan dan oportunisme dunia politik bertemu dengan nilai-nilai keislaman yang menginginkan santun dan terhormat. Jalan berliku dan penuh tipu muslihat bertemu dengan jalan lurus dan kejujuran. Terjadi pergulatan terselubung antara dakwah dan politik dalam diri PKS.<\/p>\n\n\n\n
PKS secara terbuka mendeklarasikan dirinya sebagai partai Islam. Secara eksplisit tertuang dalam AD ART bahwa PKS berasaskan Islam. Hymne PKS bahkan menyebut Al Quran dan Sunnah jadi pedoman. <\/p>\n\n\n\n
Jadi sah bila dikatakan jika PKS menginginkan syariat Islam tegak di bumi Indonesia. Namun politik Islam seperti apa yang sebenarnya ingin diperlihatkan–ditawarkan–oleh PKS? Apakah PKS ingin konsep negara Khilafah seperti yang diserukan oleh kalangan HTI? <\/p>\n\n\n\n
Sayangnya tidak. Ada rivalitas panas antara PKS dan HTI di kelompok akar rumput sehubungan dengan tema Khilafah ini. HTI secara terang benderang menunjukkan dirinya sebagai kelompok anti demokrasi dan menolak segala produk demokrasi. Itu berarti HTI menentang sistem politik demokrasi yang berlaku di Indonesia hari ini. Sedangkan PKS secara sadar memasuki dunia politik praktis yang menggunakan sistem demokrasi. Bagi anak PKS, domokrasi hanya sebagai alat untuk tujuan yang jauh lebih besar: terwujudnya syariat Islam di tengah masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
Jika PKS menginginkan tegaknya syariat Islam sebagai tujuan akhir ijtihad politik mereka? Maka siapa sebenarnya yang ditarget oleh PKS untuk “dijadikan bahan bakar” menuju tujuan akhir mereka? Apakah terbatas hanya orang Islam saja? Apakah mereka juga menarget selain orang Islam? <\/p>\n\n\n\n
Jika hanya menarget ceruk orang Islam saja dan bermain di seputar isu keislaman, maka cepat atau lambat PKS akan segera terkubur. Isu besar yang dibawa PKS bukanlah isu yang mudah dicerna bagi kebanyakan orang sekalipun orang Islam sendiri. Apalagi orang Islam di Indonesia sendiri banyak yang abangan, kan.<\/p>\n\n\n\n
Mayoritas masyarakat Indonesia memang beragama Islam. Tapi isu keislaman bukan menjadi penggerak mereka untuk memilih. Tiga besar partai dengan suara terbanyaka adalah partai bercorak nasionalis sekuler. Dari delapan partai yang berhasil lolos ke Senayan, hanya tiga partai Islam. Total persentasi suara partai Islam hanya 26,28%. Itu berarti 3 dari 4 orang Indonesia memilih partai nasionalis. Dan hanya satu yang memilih partai Islam. <\/p>\n\n\n\n
Realita ini harusnya menjadi pengingat bahwa narasi Islam nyatanya kalah dengan narasi universal yang dibawa oleh partai nasionalis. Jika ingin menarik massa lebih banyak lagi, jika ingin menaikkan kursi dan suara di Pemilu 2024 tidak ada cara selain menyuarakan lebih lantang isu-isu yang sifatya universal. Isu tenaga kerja, lingkungan, penegakan hukum, ekonomi, demokrasi, dll perlu diperhatikan lebih intens lagi. Apakah PKS harus meninggalkan isu-isu keislaman yang selama ini digaungkan? Tentu saja tidak dan sepertinya memang tidak mungkin. Isu keislaman sudah menjadi identitas PKS. Meninggalkan isu keislaman itu berarti meninggalkan identitas. Jika identitas sudah ditinggalkan maka ganti saja nama partainya, kan. <\/p>\n\n\n\n
Keputusan menjadi partai politik dan bertarung di kontestasi politik mengandung resiko besar. Ada harga besar yang harus dibayar. Ada kompromi radikal yang harus disepakati. PKS sendiri sudah menyatakan sebagai partai terbuka. Itu berarti PKS harus lebih inklusif masuk ke tengah-tengah masyarakat dan melibatkan semua golongan masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
PKS punya modal untuk menjadikan dirinya partai massa. Dan modal itu sudah melekat di namanya: keadilan dan sejahtera. Dengan serius menggarap dua isu besar ini ditambah pencitraan yang baik, saya yakin PKS bisa menjadi partai massa yang besar. Sebab isu inilah yang jaraknya hanya sepulupuk mata rakyat Indonesia. Tiap hari dua momok inilah yang dihadapi rakyat Indonesia. Upah tidak layak, lapangan kerja terbatas, hukum tebang pilih, harga melambung, biaya sekolah mahal, korupsi yang tidak ada habisnya, dan masih banyak lagi. Yang kalau mau dituliskan satu per satu tidak akan selesai dalam tulisan ini. Cuman dibutuhkan keberanian sekuat baja jika ingin mengangkat isu sensitif macam itu. Sebab yang disenggol adalah penguasa dan elit. <\/p>\n\n\n\n
Seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka, “Aksi massa berasal dari orang banyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan politik mereka…”. Maka isu ekonomi dan hukum menjadi isu yang seksi untuk dijadikan propaganda oleh PKS. Namun membutuhkan kecakapan juga untuk menggarap isu tersebut. Tapi tidak ada yang tidak mungkin selama PKS memiliki political will.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
PKS mendaku diri sebagai partai dakwah. Entah orang luar yang memberi julukan tersebut ataukah internal PKS sendiri. Yang jelas, julukan partai dakwah sudah melekat erat dengan diri PKS. Dan orang PKS sendiri pun tidak membantah hal tersebut. Julukan ini bukannya tanpa ada beban dan resiko. Julukan ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi PKS sendiri. […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-1089","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1089","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=1089"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1089\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1095,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/1089\/revisions\/1095"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=1089"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=1089"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/riunmunir.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=1089"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}